Menyelesaikan Sengketa

M. Taufik Budiman, SH.

Ketika kepentingan sudah dijadikan landasan hidup, niscaya permasalahan akan segera timbul, dan tak ada orang yang hidup tanpa kepentingan, karena hidup itu sendiri adalah kepentingan. Dan masalah, entah apapun bentuknya pasti dihadapi oleh setiap orang. Kadang membuat orang pusing tujuh keliling, namun kadang dihadapi dengan enteng oleh sebagian orang lainnya.

Kadang terasa demikian berat menghimpit, hingga tak jarang orang putus asa, namun tak jarang orang yang mempunyai masalah tetap ‘biasa-biasa’ saja alias cuek bebek.

Namun belakangan ini menggejala di masyarakat kita bahwa segala sesuatu urusan (masalah, perkara atau sengketa) selalu ingin diselesaikan melalui pengadilan. Menempuh jalur hukum, begitu kira-kira bahasa kerennya. Mulai urusan hutang piutang, warisan, sengketa tanah, pencemaran nama baik,  sampai masalah politik diselesaikan melalui pengadilan. Yang kadang terasa aneh adalah bahwa ada kenyataan di depan mata sebagian dari masyarakat (konon) tidak percaya lagi terhadap lembaga atau institusi hukum yang ada, baik itu namanya polisi, hakim, jaksa atau pengacara, bahkan terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Namun disisi lainnya mereka masih mencari keadilan melalui dan di lembaga-lembaga tersebut.

Secara prinsip, mencari keadilan terhadap masalah-masalah (hukum) yang dihadapi oleh masyarakat melalui lembaga peradilan yang ada adalah benar. Dan itulah yang diinginkan oleh hukum, maksudnya agar hukum jangan dilaksanakan dijalan, jangan main hakim sendiri, si kuat janganlah menindas yang lemah. Tapi apa daya  banyak anggota masyarakat dikecewakan oleh lembaga-lembaga hukum tersebut, apalagi pada masa Orde Baru berkuasa.

Yang perlu disadari oleh semua pihak adalah bahwa penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat, apapun bentuknya, cara-cara penyelesaian secara hukum, bukanlah semata-mata melalui lembaga peradilan (berikut perangkatnya). Masih ada cara atau upaya lain yang dapat ditempuh, yang juga mempunyai kekuatan hukum. Bahkan terkadang cara-cara lain tersebut lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Sebagai masyarakat yang dikenal dengan sifat kekeluargaaan dan gotong royong, yang mengedepankan pola hidup kebersamaan, bangsa Indonesia seharusnya menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah mufakat adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Istilahnya sekarang ini adalah dialog, islah atau perdamaian. Cara ini selain merupakan nilai-nilai budaya bangsa, juga merupakan cermin dari sifat demokrasi. Menghalalkan perbedaan pendapat, namun menjunjung tinggi kepentingan bersama. Cara musyawarah ini tentu sudah dikenal luas dan sering ditempuh. Asalkan dilandasi niat yang ikhlas untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, adanya rasa saling percaya dan prinsip duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tidak ada yang ingin menang sendiri, maka cara ini pasti dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya.

Cara yang lain adalah dengan bentuk mediasi, artinya para pihak yang bersengketa atau mempunyai masalah menunjuk masing-masing pihak lain sebagai wakil atau disebut sebagai mediator. Kemudian wakil-wakil inilah yang berembuk, bermusyawarah untuk mencari jalan keluar (solusi) terbaik terhadap masalah yang ada. Namun wakil-wakil ini biasanya tidak langsung memutuskan apa atau bagaimana penyelesaian dari sengketa tersebut, melainkan menawarkanya kepada si pemilik masalah. Fungsinya hanya sebatas menjembatani para pihak agar mau berpikir konstruktif, berpikir secara jernih untuk menyelesaikan masalah (masih) dengan cara-cara kekeluargaan.

Masih dengan pola kekeluargaan, menunjuk seorang sebagai juri atau penengah adalah cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak sepakat menunjuk seseorang yang dianggap jujur,  adil dan bijaksana (kredibel) untuk memutuskan bagaimana persoalan atau sengketa yang terjadi itu sebaiknya diselesaikan. Keputusan sepenuhnya diserahkan pada orang bijak tersebut. Cara ini sering disebut dengan istilah arbitrase, sedangkan orangnya disebut arbiter.

Baik cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi ataupun melalui sistem arbitrase, sebenarnya sudah mengakar di masyarakat Indonesia, sudah sering digunakan terutama di desa-desa, namun karena itu kadang orang menganggapnya kuno, tradisonal, ndak canggih. Tapi sebenarnya justru cara-cara inilah yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa. Belakangan ini, cara-cara tersebut lebih dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution disingkat ADR. Mudah, murah, cepat tanpa adanya pihak yang merasa kalah, semua diuntungkan dan dimenangkan, win-win solution. Bahkan persoalan-persoalan internasionalpun penyelesaiannya menggunakan cara-cara tersebut. hanya bahasa yang dimunculkan memang agak berbeda, Diplomasi dan Lobying.

Mengenai kekuatan hukum dari cara penyelesaian sengketa dengan model tersebut di atas, secara prinsip adalah kuat. Karena apa yang dihasilkan dari pola penyelesaian tersebut merupakan perjanjian (baru) bagi para pihak, dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Walau memang, secara yuridis formal hasil-hasil penyelesaian sengketa tersebut masih bisa dimentahkan lagi, dilanggar lagi oleh para pihak, tanpa adanya kekuatan pemaksa untuk melaksanakannya, selain nilai-nilai moral.

Agar keputusan yang sudah diambil dengan pola penyelesaian sengketa tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum formal, maka dapat dimintakan penetapan Pengadilan terhadap keputusan tersebut. Pengadilan akan menetapkan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara itu. Dan bila demikian, maka di kemudian hari oleh siapapun tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi (misalnya menggugat ke Pengadilan) terhadap putusan tersebut. Jadi putusan itu sudah dianggap final, mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan akan menolak menyidangkan perkara itu karena putusannya sudah ada. Perkaranya nebis in idem.

Yang perlu diingat, cara-cara penyelesaian di atas hanya dapat ditempuh untuk kasus-kasus perdata (antar pribadi) atau kasus pidana yang merupakan delik aduan. Misalnya terhadap sengketa tanah batas pekarangan, hutang-piutang, warisan (perdata), anak yang mencuri uang orang tuanya/pencurian dalam keluarga, penghinaan (delik aduan). Sedangkan untuk perkara pidana umum (seperti pembunuhan, pencurian) dan pidana ekonomi (seperti kasus korupsi) harus menempuh  cara penyelesaian sengketa yang terakhir, yaitu lembaga peradilan.

Penyelesaian melalui lembaga peradilan inilah yang sering disebut dengan jalur hukum, prosesnya dimulai dari Pengadilan Negeri yang berada di tiap daerah tingkat II sebagai peradilan pertama. Bila salah satu atau kedua belah pihak tidak puas terhadap putusan hakim pengadilan tingkat pertama ini, maka ada Pengadilan Tinggi (yang berada di ibukota propinsi) sebagai peradilan tingkat banding dan bila masih belum puas, upaya hukum terakhir ada di Mahkamah Agung (di Jakarta) sebagai peradilan Kasasi.

Proses pengadilan pertama biasanya memakan waktu 1, 2 hingga 3 bulan atau lebih. Proses banding memakan waktu satu hingga dua tahun, sedangkan Kasasi tentu lebih lama lagi. Dapat dibayangkan berapa waktu, tenaga dan biaya yang tersita untuk itu. Belum lagi dari sisi sosial, hubungan teman atau keluarga yang dikorbankan. Namun tentu saja penyelesaian melalui jalur hukum ini adalah salah satu alternatif, katakanlah yang terakhir. Sekarang tinggal pilih, pola mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.-

Leave a Reply

*

Warning: gzinflate() has been disabled for security reasons in /home/mtbudima/public_html/solidaritas-indonesia.com/wp-content/themes/solidaritas-template/footer.php on line 6