“ MINTALAH UPAH dan UANG LEMBUR-mu “

M. Taufik Budiman, SH.

Hampir setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan dapat upah. Upah atau sering disebut dengan istilah gaji memang merupakan tujuan utama dari orang yang bekerja. Bahkan selain untuk mendapatkan pengalaman kerja bagi orang yang sedang magang/belajar sambil bekerja, upah adalah hal pokok yang harus ada dalam setiap hubungan kerja.

Artinya bila ada buruh/pekerja, ada pengusaha atau pemberi kerja, ada pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh/pekerja atas perintah pengusaha dan ada upah, barulah hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pengusaha/majikannya terjadi. Atau dengan kata lain bila seseorang bekerja atas perintah pada orang lain, maka ia harus mendapatkan upah.

Ketika kita mulai bekerja, entah dengan membuat lamaran pekerjaan terlebih dahulu ataupun langsung masuk karena dipanggil bekerja, kita pasti membuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu bisa tertulis ataupun secara lisan “ langsung diomongin’ oleh Bos. “ Gajimu 20 ribu sehari, kamu masuk, nyupir, bersihkan mobil dari jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. Makan siang dikantor “ Itu sudah termasuk perjanjian kerja. Kalau tertulis biasanya ditunjukkan dengan adanya kontrak/perjanjian kerja. Di kontrak itu biasasnya disebutkan identitas buruh dan majikan/pengusaha (nama & alamat) dan hak serta kewajiban buruh dan majikan. Disebutkan berapa upah, lama kerja dalam sehari, bagaimana kalau sakit, cuti, mungkin juga uang dan jam lembur atau hak-hak lainnya.

Kerja jadi pegawai negeri berarti kita bekerja pada pemerintah, diperintahkan untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan : datang pagi jam 07.00, pulang jam 14.00 atau jam 17.00, mengetik surat, membuat laporan pekerjaan, dan lain-lainnya, dan selanjutnya tiap tanggal 1 akan menerima gaji.

Begitu juga kerja di toko, diperintahkan oleh pemilik toko untuk datang pagi jam 07.30 melayani pembeli, merapikan dan membersihkan barang-barang jualan, pulang jam 15.00 dan tiap awal atau akhir bulan mendapatkankan upah. Itulah yang disebut dengan hubungan kerja.

Upah atau gaji dapat saja separuh berupa uang (minimal 75% dari keseluruhan upah) dan selebihnya bisa berupa barang seperti beras, gula atau lainnya yang disepakati oleh buruh/pekerja. Upah bisa dibayarkan setiap hari (harian), setiap minggu (mingguan) ataupun bulanan. Tapi tidak boleh dibayar 3 bulan sekali atau setahun sekali, dilarang oleh hukum dan kasihan dong, buruh/pekerja dan keluarganya kan perlu makan setiap hari.

Upah juga dapat dibayarkan berdasarkan nilai uang tertentu yang bersifat tetap, misalnya Rp. 15.000,-/hari, ataupun berdasarkan komisi, misalnya 30% dari keuntungan jualan. Selain itu dapat juga berupa upah borongan, misalnya untuk melakukan/ menyelesaikan suatu pekerjaan dibayar Rp. 3 juta, tidak ditentukan apakah harus selesai dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu.

Apakah upah dibayarkan berdasarkan nilai uang yang jumlahnya tetap atau dengan komisi ataupun secara borongan, tetap saja hubungan kerja terjadi. Karena menurut UU No.13 tahun 2003, pengertian upah diperluas menjadi imbalan dalam bentuk lain : bisa upah dalam bentuk uang, bisa komisi atau lainnya. Dalam beberapa kasus, istilah upah ini sering diperdebatkan oleh kalangan pengusaha, mereka menyatakan komisi (biasanya disektor transportasi) bukan upah, sehingga mereka ‘terlepas’ dari kewajiban membayar upah minimum, terlepas dari kewajiban melindungi buruhnya dengan jaminan sosial, bahkan saat terjadi PHK, sang buruh tidak diberikan kompensasi pesangon sepeser-pun. Namun dengan berlakunya UU 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, hal tersebut jadi jelas. Buruh yang dibayar dengan sistem komisi ataupun dengan sistem borongan berhak mendapat pesangon bila terjadi PHK (pasal   157 ayat 3).

Berkaitan dengan upah dikenal istilah upah minimum, yaitu upah yang minimal diterima oleh buruh dalam 1 bulan. Pemerintah menentukan adanya Upah Minimun Propinsi yang disingkat UMP (dulu disebut UMR) untuk setiap wilayah propinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Untuk Propinsi NTB, UMP tahun 2006 adalah sebesar Rp. 550.000,- dan cenderung setiap tahunnya akan meningkat sesuai dengan peningkatan harga-harga kebutuhan hidup. UMP ini wajib dibayarkan oleh setiap pengusaha bagi buruhnya. Jika pengusaha kurang membayar upah/gaji buruh dibawah standar UMP, maka akan diberikan sanksi : penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 100 juta ! Hal ini  diatur dalam pasal 90 dan pasal 185 UU No. 13 tahun 2003.

Ada lagi istilah lainnya, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap. Upah atau gaji pokok adalah yang imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang  teratur kepada buruh berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap dan dibayarkan bersamaan dengan upah pokok dan tidak dikaitkan dengan kehadiran (absensi), misalnya tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan anak-isteri, tunjangan tranportasi, tunjangan makan, tunjanagn perumahan dan lainnya, asalkan emmenuhi ketentuan tersebut. Sedangkan bila tunjangan tersebut dikaitkan dengan kehadiran buruh, maka tunjanagn tersebut adalah tunjangan tidak tetap. Misalnya bila tunjangan makan diberikan setiap buruh masuk bekerja, jika tidak masuk maka tidak dapat diganti dengan nilai uang.

Masih terkait dengan upah, sering kali dalam bekerja buruh mendapatkan upah lembur. Upah lembur itu sendiri timbul dan menjadi hak buruh jika buruh bekerja melampau batas jam kerja yang telah ditentukan.

Menurut ketentuan pasal 77 UU No. 13 tahun 2003, jam kerja maskimal (biasa disebut dengan istilah jam kerja reguler) selama 7 jam sehari untuk kerja selama 6 hari seminggu atau 8 jam sehari untuk kerja 5 hari seminggu dan maksimal 40 jam dalam seminggu. Artinya bila buruh bekerja lebih dari ketentuan tersebut, kelebihan jam kerjanya harus dihitung dengan upah lembur.

Besarnya upah lembur ditentukan dengan perhitungan upah sejam yang dihitung berdasarkan upah sebulan dibagi 173 (untuk sistem upah bulanan) atau 3/20 x upah sebulan bagi buruh harian atau 1/7 x upah rata-rata sehari bagi buruh dengan sistem upah borongan. Selanjutnya upah sejam tersebut dikalikan 1,5 bila buruh lembur hanya 1 jam dalam sehari dan dikalikan 2 untuk kelebihan jam kerja berikutnya. Sedangkan bila buruh lembur pada hari libur atau hari raya resmi, maka setiap jam lemburnya dikalikan 2 dari upah sejam.

Ada ketentuan yang disebutkan dalam pasal 30 PP No. 8 tahun 1981 dan pasal 96  UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa tuntutan terhadap upah menjadi daluara setelah lewat 2 tahun. Artinya bila masih ada persoalan upah yang mengganjal saat ini hingga 2 tahun yang lalu, masih bisa dimintakan dari  pihak pengusaha dan ini jelas adalah hak buruh.

Sumber Bacaan : UU No. 13 tahun 2003, PP No. 8 th. 1981, SE-01 Menaker th. 1982, SE-07 Menaker th. 1990, Kep.72 Menaker th. 1984 dan Per.04 Menaker th. 1994.

Leave a Reply

*